WWW.NYSSENATE31.COM — Polemik pemangkasan anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mendanai kenaikan gaji hakim menuai sorotan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menyatakan kebingungannya atas kebijakan trisula88 alternatif ini yang dinilai mendadak dan belum dikomunikasikan secara menyeluruh.
Menurut Kapolri, pengurangan anggaran ini cukup signifikan dan bisa berdampak pada sejumlah program kerja kepolisian, terutama yang menyangkut operasional di lapangan. “Kami tentu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan Hakim, aparatur negara, termasuk para hakim. Namun, kalau tiba-tiba dipotong tanpa ada persiapan, tentu kami jadi bingung mengatur ulang,” ujar Sigit di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/6/2025).
Pemotongan Anggaran Dinilai Tergesa-gesa
DPR sebelumnya menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Imbasnya, sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Polri, mengalami penyesuaian anggaran. Pemotongan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan alokasi fiskal tanpa menambah beban utang negara.
Namun, menurut beberapa pengamat, keputusan ini terlalu tergesa-gesa. “Kenaikan gaji memang penting, tetapi kalau mengganggu sektor keamanan dan penegakan hukum, dampaknya bisa panjang,” ungkap pengamat kebijakan publik dari UGM, Dedi Prasetyo.
Kapolri Harap Dialog Antarlembaga Diperkuat
Menanggapi situasi ini, Kapolri berharap ada ruang dialog yang lebih kuat antara kementerian/lembaga agar kebijakan lintas sektor tidak tumpang tindih. Ia menekankan pentingnya sinergi agar pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan seluruh aspek.
“Kami tentu patuh pada keputusan negara. Tapi kami ingin ada musyawarah. Setiap rupiah di anggaran kami itu sudah dialokasikan untuk menjaga keamanan masyarakat,” jelasnya.
Imbas Pemotongan: Program Prioritas Terancam
Beberapa program prioritas Polri berpotensi tertunda atau dikurangi skalanya. Termasuk pelatihan aparat, modernisasi fasilitas, dan penguatan teknologi informasi di daerah perbatasan. “Program deteksi dini konflik sosial dan kejahatan transnasional sangat butuh anggaran. Ini bukan soal kenyamanan internal, tapi dampaknya langsung ke publik,” tambah Kapolri.
Pemerintah Diminta Evaluasi Skema Pembiayaan
Berbagai pihak meminta pemerintah mengevaluasi skema pembiayaan kenaikan gaji hakim agar tidak mengorbankan institusi lain yang memiliki fungsi vital. Alternatif pembiayaan seperti efisiensi belanja birokrasi atau pengurangan proyek tidak prioritas disebut lebih ideal dibanding pemotongan dari sektor keamanan.
Penutup: Perlu Keseimbangan antara Keadilan dan Keamanan
Kesejahteraan hakim memang perlu ditingkatkan sebagai pilar keadilan. Namun, stabilitas keamanan juga tidak bisa dikompromikan. Pemerintah diharapkan bijak dalam menyusun anggaran agar tidak memunculkan friksi antar lembaga. Sinergi dan komunikasi lintas sektor mutlak diperlukan demi kelancaran pemerintahan yang berimbang.